foto Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono
Jakarta,buserbimantb.com – Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat) Tata Naskah Dinas dan Diklat Manajemen Kepegawaian.
Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap peserta dalam mengelola tata naskah dinas di lingkungan
unit kerja masing-masing. Selain itu, juga untuk memperlancar komunikasi
tertulis, keseragaman, dan tertib administrasi di lingkungan pemerintah daerah
(Pemda).
Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono dalam sambutan
pembukaan menyampaikan, tata naskah dinas sering kali dianggap sepele, padahal
esensinya sangat krusial. Dokumen ini menentukan kelancaran komunikasi
kedinasan, termasuk mempengaruhi keputusan di tingkat nasional maupun internasional.
“Saya ingin menekankan pentingnya memahami dan
mengimplementasikan tata naskah dinas dengan baik,” katanya di Hotel Orchardz
Jayakarta, Jakarta, Senin (15/7/2024).
Sugeng mencontohkan kasus sengketa antara Indonesia dan
Malaysia di Mahkamah Internasional. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengajukan
dokumen ke International Court of Justice (ICJ), tetapi keduanya ditolak karena
kualitas dokumennya tidak memadai. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya
validitas dan legalitas tata naskah dinas.
“Tata naskah dinas tidak hanya berfungsi sebagai dokumen
kedinasan, tetapi juga bisa menjadi bukti legal yang kuat dalam persidangan.
Bayangkan, sebuah surat dinas yang disusun dengan baik bisa menjadi alibi yang
menyelamatkan dalam suatu kasus hukum,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sugeng menggarisbawahi pentingnya penyimpanan
dokumen-dokumen kedinasan dengan baik. Negara-negara maju telah lebih dulu
memulai hal tersebut. Mereka menyimpan dokumen-dokumen penting dengan sangat
rapi dan aman, bahkan dalam format digital melalui penyimpanan awan (cloud
storage). “Kita juga harus mulai peduli dan menyimpan dokumen kita dengan
baik,” tambahnya.
Karena itulah, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman
tentang pentingnya tata naskah dinas, BPSDM Kemendagri mengadakan program
Diklat khusus. Tujuannya, untuk membuat dan mengelola dokumen kedinasan dengan
lebih baik, termasuk aspek pengendalian dan pengamanannya.
Di sisi lain, Sugeng juga menyinggung pentingnya manajemen
kepegawaian yang efektif. Manajemen kepegawaian yang baik dimulai dari
perencanaan pengadaan yang tepat. Organisasi harus memastikan pegawai yang
direkrut memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
Manajemen kepegawaian yang buruk, kata dia, dapat menghambat
pembangunan dan kesejahteraan daerah. Pasalnya, ketika kekurangan pegawai
dengan kompetensi yang tepat, pemerintah daerah tidak dapat mengoptimalkan
potensi sumber daya alam yang mereka miliki.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola pikir lama. Semua
harus dimulai dari dokumen dan pegawai yang kompeten,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Sugeng mengajak semua peserta untuk
lebih peduli dan memahami pentingnya tata naskah dinas serta manajemen
kepegawaian yang baik. Adapun Diklat yang dilaksanakan ini diikuti oleh Pemda
dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota, di antaranya Provinsi Jawa Barat,
Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Dompu.
BB 01
Sumber Puspen Kemendagri