KOTA BIMA.Media BuserBimaNTB.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menerima penyampaian aspirasi dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kemarahan Rakyat Bima. Pertemuan berlangsung tertib dan kondusif di halaman Kantor DPRD Kota Bima.
Aspirasi diterima oleh Perwakilan Komisi III DPRD Kota Bima, Amir Syarifuddin, S.HI, didampingi Sekretaris DPRD Kota Bima, Ihya Ghazali, S.Sos., M.M.
Perwakilan massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesejahteraan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga penegakan hukum.
Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain: evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peninjauan kembali pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pengaktifan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyelesaian masalah distribusi LPG 3 kilogram, perbaikan mutu pelayanan kesehatan, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Mewakili pimpinan DPRD, Amir Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas cara penyampaian aspirasi yang tertib dan sesuai aturan hukum. Ia menegaskan lembaganya berkomitmen mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Kami menghormati hak demokrasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Semua aspirasi ini akan dicatat, dipelajari, dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta batas kewenangan yang dimiliki,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah tuntutan menyangkut kebijakan nasional, sehingga akan diteruskan ke instansi pusat yang berwenang. Sedangkan persoalan yang menjadi tanggung jawab daerah akan segera dibahas bersama eksekutif dan dinas terkait.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Ihya Ghazali memastikan seluruh dokumen tuntutan akan didokumentasikan secara resmi dan dijadikan bahan pembahasan. Ia berharap dialog seperti ini terus terjalin guna mendukung pembangunan daerah yang lebih adil dan berkualitas.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan berkas aspirasi secara simbolis dari perwakilan aliansi kepada pimpinan DPRD. Lembaga legislatif menegaskan keterbukaannya untuk terus berkomunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. (Tim).