Purwakarta | Buserbimantb.com - Proyek peningkatan jaringan irigasi permukaan di Kelurahan Tegal Munjul, Kabupaten Purwakarta, yang dimenangkan oleh CV Cahaya Bakti Subur dengan pagu anggaran sebesar Rp198.959.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari sumber APBD Daerah, diduga bermasalah.Kamis,(25/25).
Berdasarkan No. Kontrak 11.SPK/SDA-PL/DPUTR/VIII-2025, proyek tersebut justru memunculkan pertanyaan terkait lokasi yang terkesan tidak jelas, apakah benar masuk wilayah Kelurahan Tegal Munjul atau hanya sekadar formalitas administratif.
Pantauan di lapangan menunjukkan pekerjaan yang dilakukan terkesan hanya berupa tambal sulam. Pondasi lama irigasi yang masih kokoh tidak dibongkar, melainkan hanya diplester semen. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya keuntungan besar yang diperoleh pihak pelaksana, sementara kualitas bangunan patut dipertanyakan.
Ketika awak media mencoba mengonfirmasi dengan mengirimkan foto kondisi proyek kepada Kepala Bidang DPUTR Purwakarta, Rahmat Amin, pesan tersebut tidak mendapat balasan. Sikap diam itu memunculkan dugaan adanya kongkalikong antara pihak pelaksana dengan pejabat terkait di bidang Sumber Daya Air (SDA).
Besarnya anggaran proyek yang mencapai hampir Rp200 juta, namun hasil kerja hanya sebatas plesterisasi pada pondasi lama, menimbulkan tanda tanya besar. Bahkan menurut keterangan warga, hanya sekitar 15–20 meter bagian bangunan yang benar-benar diperbaiki, sementara sisanya masih menggunakan konstruksi lama.
Salah seorang warga setempat mengungkapkan,
> “Saya melihatnya hanya ditutup plester semen saja, karena dulu tebing penahan irigasi itu masih kokoh. Jadi tidak ada pembongkaran,” ucapnya.
Masyarakat menilai proyek ini lebih menguntungkan pihak tertentu dibanding memberikan manfaat nyata. Padahal, irigasi tersebut diharapkan dapat menunjang hasil pertanian warga untuk menopang perekonomian.
Menyikapi hal ini, Bupati Purwakarta, OmZen Sapul Bahri, diminta segera turun tangan untuk memanggil dan mengevaluasi kontraktor pelaksana, serta memastikan kualitas pembangunan benar-benar sesuai peruntukan agar bermanfaat bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Aktivis Muda Purwakarta menyesalkan lemahnya pengawasan dari PPK dan tim pengawas DPUTR bagian SDA. Mereka menilai seharusnya ada pengecekan langsung di lapangan untuk meng-crosscheck kualitas pekerjaan. Dugaan adanya pemborosan anggaran oleh pihak ketiga melalui kontraktor ini berpotensi menimbulkan kerugian negara, karena pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat pejabat komitmen sebelum menerbitkan SPK pekerjaan.
Sebagai catatan, apabila ada pihak yang keberatan atau merasa dirugikan atas pemberitaan ini, dipersilakan menggunakan hak jawab dengan mengajukan klarifikasi kepada redaksi melalui surat elektronik, sesuai ketentuan Undang-Undang Pers yang berlaku.
( Team/ Red )