Purwakarta | Buserbimantb.com - Dalam upaya mencegah potensi kebocoran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan. Aktivis pegiat sosial, Mahesa Jenar, secara terbuka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau secara ketat proses pelelangan proyek strategis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui LPSE Purwakarta.
Sebelumnya, permintaan ini disampaikan langsung kepada Setyo Budiyanto, Kepala Koordinator yang juga menjabat sebagai KaKorwil V KPK, dengan harapan agar KPK dapat mengawasi secara langsung proyek-proyek strategis yang didanai APBD dengan nilai yang signifikan.
Mahesa Jenar menekankan bahwa KPK memiliki kewenangan yang jelas untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Purwakarta dalam konteks pencegahan tindak korupsi. Terutama, proyek-proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang menelan anggaran besar dari APBD Purwakarta Tahun 2025.
"Harapannya, dengan pengawasan yang ketat, tidak akan terjadi kebocoran dalam penggunaan anggaran. Kami berharap KPK dapat berperan aktif dalam memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat Purwakarta," ujar Mahesa.
Inisiatif ini mencerminkan kepedulian masyarakat sipil terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan melibatkan KPK, diharapkan proses pembangunan di Purwakarta dapat berjalan lebih bersih dan terhindar dari praktik-praktik korupsi yang merugikan.
(team)