Sumbawa Barat, Media Buser Bima - Sejumlah elemen warga di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat NTB, meminta kedaulatan dana tanggung jawab sosial PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) segera dikembalikan untuk rakyat setempat. Tidak jadi bahan cawe cawe atau begal preman berkedok pebisnis.
"Kami dukung arahan presiden Jokowi Dodo untuk mendorong hilirisasi (nilai tambah,red) industri pertambangan pembangunan pusat pengolahan dan pemurnian atau Smelter di Batu Hijau," kata, juru bicara Lembaga Independen dan Riset (Liner) Sumbawa Barat, Bulyadi Bori, di Sumbawa Barat, Selasa (20/6/2023).
Kebijakan hilirisasi industri pertambangan, menurut Bulyadi, bisa menjadi efek domino pengembangan ekonomi dan tenaga kerja di daerah, bahkan skala nasional. Hanya saja, ia berharap bapak Presiden Jokowi Dodo mendorong perangkat negara mengawasi serta memastikan dana tanggung jawab sosial atau Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (CSR/PPM) benar benar dinikmati masyarakat.
Pihaknya menduga, dana PPM justru di begal atau dikondisikan secara gelap oleh oknum preman berkedok pebisnis. Melakukan operasi cipta kondisi di lapangan, hingga membuat indeks persepsi investasi terhadap PT.AMNT menjadi buruk. Padahal tujuannya, untuk cawe cawe atau nilai tawar.
"Kami hanya minta dana PPM disalurkan terbuka agar bisa diakses masyarakat langsung. Misalnya dengan membuka kantor penyaluran CSR atau PPM di Ibu Kota Sumbawa Barat," terangnya.
Para oknum pembegal dana CSR ini secara masif sangat merugikan masyarakat Sumbawa Barat sebagai pemilik daerah penghasil. Ia meminta Presiden Jokowi mengevaluasi rendahnya pertumbuhan ekonomi di Sumbawa Barat. Lapangan kerja yang sempit hingga usaha kecil menengah mati, justru dikepung toko toko modern.
"Jika CSR tersalurkan terbuka, pemerataan itu bisa terjadi. Akan membantu mengurai masalah klasik kemiskinan dan rendahnya nilai tambah usaha masyarakat. Kami minta Presiden memastikan industri tambang tidak hanya meningkatkan nilai tambah bagi negara tapi menjadi sumber kesejahteraan warga masyarakat sekitar," tandasnya.
Sementara itu, Fikri Insani komandan lapangan menggalang dukungan masyarakat soal kedaulatan dana CSR ini, mengumumkan gerakan pemasangan spanduk menyambut kedatangan Presiden Jokowi.
Sepanduk tersebut berisikan, dukungan arahan presiden soal hilirisasi industri Smelter. Dukungan terhadap IPO atau penawaran saham gabungan di Amman Mineral di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dan mendesak pemberangusan preman berkedok pebisnis yang membegal hak CSR masyarakat Sumbawa Barat.
" Kami juga mendukung Calon Presiden Ganjar Pranowo untuk memimpin Indonesia. Karena sosok Ganjar dianggap ideal dan mampu melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi dimasa yang akan datang," demikian, Fikri.
Jika ada yang di tanyakan bisa langsung kontak ketua LSM Liner Sumbawa Barat
Hp. 085337140406 Bulyadi Bori Ketua LSM Liner
Hp. 087812412163 Fikri Komandan Lapangan