Kota Bima, Media Buser Bima - Pemkot Bima menggelar konferensi pers terkait kabar atau berita tentang kegagalan pengembangan ekonomi dan pembangunan rumah relokasi kadole pada tanggal 9/4/2023. Dalam pertemuan yang dengan sejumlah awak media di aula Bappeda Kota Bima tersebut Pemkot diwakili oleh Kadis Kominfotik H. Mahfud, Kepala Bappeda H. Muhammad Fakhrunraji, Kalak BPBD Gufran.
Tujuan utama digelar press confrence itu bertujuan membantah dan mengimbangkan berita soal meningkatnya jumlah kemiskinan/pengangguran dan pemanfaatan anggaran rehab rekon (rumah relokasi kadole) yang dalam sebuah pemberitaan dipersepsikan bermasalah seluruhnya. Kepala Bappeda H. Muhammad Fakhrunraji lewat kesempatan itu membantah seluruh muatan berita yang dimaksud dengan fakta dan data yang relevan.
Dalam pemaparannya H. Fakhrunraji mengulas fakta stastistik yang jelas menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kota Bima hanya sekitar 3,75% dari populasi. Pencapaian tersebut jauh meninggalkan ibukota provinsi yakni Mataram yang anggka pengangguranya sangat tinggi mencapai 6,03% pada kurun waktu yang sama tahun 2022. Lebih jauh, Kepala Bappeda itu menguraikan perbandingan jumlah pengangguran di Kota Bima dengan Kabupaten/Kota lain di provinsi nusa tenggara barat. Contohnya Kabupaten Sumbawa, dengan indeks pengangguran sebesar 4,12%, tentunya masih kalah dibanding Kota Bima. Untuk indeks anggka kemiskinan, Kota Bima bersama Mataram menempati peringkat terendah di NTB dengan nilai 8,80% dan 8,63%. Untuk Daerah lainya (selain Kota Bima dan Mataram), indeks kemiskinanya cukup tinggi melampaui angga 10%. Sebagai bahan referensi bagi berbagai media, H. Fakhrunraji menginformasikan bahwa Pemkot Bima baru saja dinobatkan sebagai pemenang pertama Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat provinsi NTB tahun 2023 ini.
"Sehingga kami dapat sampaikan bahwa tidak benar jika ada pihak-pihak yang menuding bahwa Kota Bima merupakan yang paling tinggi kemiskinan dan pengangguranya se NTB" Tegasnya.
Selanjutnya, terkait dana rehab rekon (APBN) pasca banjir besar tahun 2016, Pemkot Bima secara resmi merinci penggunaan keuangan negara tersebut. Tujuan untuk membantah seputar pemberitaan yang mengklaim terdapat unsur salah kelola (pidana) didalamnya dan menjelaskan alur pengelolaanya kepada masyarakat luas. Secara resmi Pemkot Bima yang saat itu dipimpin H. Muhammad Qurais menerima anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp. 166.997.000.000 pada tahun 2017. Dana tersebut dipergunakan untuk belanja jasa konsultan sebesar 9,5 miliar dan jasa konstruksi sebesar 155, 64 miliar. Perincian dari belanja konstruksi antara lain adalah pembangunan rumah relokasi sebanyak 1025 unit dan rumah insitu sebasar 779 unit yang menelan biaya sebesar Rp. 102.204.176.554 dengan skema swakelola oleh pokmas yang terdiri dari masyarakat penerima manfaat itu sendiri.
"Teknisnya, anggaran ditransfer langsung ke rekening masing-masing pokmas yang penganggaranya melaui skema hibah SKPD" Jelasnya.
"Jadi bentuk pengerjaan pembangunan perumahan relokasi dan insitu tersebut bukanlah kontraktual yang dikerjakan oleh kontraktor, tetapi dikerjakan sendiri oleh masyarakat penerima manfaat dengan skema swakelola" Sambungnya.
Bentuk kontraktual hanya diberlakukan pada pekerjaan PSU sebasar 33 Miliar, penguatan tebing jatibaru sebasar 197 juta, rekonstruksi jembatan padolo 2 (sebelum H. Muhammad Lutfi dilantik) sebasar 16 Miliar dan rekonstruksi jembatan gantung paruga (pra HML) sebasar 1,6 Miliar. Rentang waktu keseluruhan pekerjaan tersebut sejak awal tahun 2018 sampai 2020.
Ketika diberikan kesempatan melontarkan pertanyaan, madambojo sempat menanyakan korelasi beberapa event resmi dan pembagunan sektor wisata dengan pertumbuhan ekonomi khususnya di era Walikota HML. Jawaban menarikpun disajikan oleh Pemkot lewat kepala Bappeda yang menegaskan bahwa lewat event seperti rimpu, ekonomi masyarakat makin menggeliat. Indikatornya antara lain adalah meningkatnya jumlah kepengurusan legalitas usaha (Data Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Bima), peningkatan penjualan kain tenun hingga ribuan lembar, tumbuh suburnya sentra produksi tenun diberbagai tempat (sebelumnya hanya di Kelurahan Ntobo), penjualan konsumtif saat event, manjamurnya cafe dan kedai tongkorongan serta masih banyak indikator lainya.
BB 01